Bulan Depan, Kominfo Bakal Blokir Platform Digital yang Belum Terdaftar

Sedang Trending 5 bulan yang lalu 21

Indotnesia - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengancam akan memblokir Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tak terdaftar di Indonesia pada candra depan. Hal itu disampaikan langsung dalam laman formalsah Kominfo, Rabu (22/6/2022).

Berdasarkan data Kominfo, dari tahun 2015 sampai-sampai sekarang ada 4.540 PSE yang telah melakukan pendaftaran ke Kementerian Kominfo. Platform setelah dikatakan terdiri dari 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing swasta.

Dari kuantitas itu, sebanyak 2.569 PSE domestik setelah terdaftar dan patut melakukan daftar ulang. Itu berarti, ada 1.971 garishaluan lagi yang belum melakukan pendaftaran. 

Kominfo mengimbau para PSE sektor khusus ataupun partikelir segera melakukan pendaftaran sebelum 20 Juli 2022. Bagi PSE yang tak melakukan pendaftaran sebelum masa yang ditentukan, maka Kominfo akan memutus akses garishaluan tersebut.

“PSE cakupan khusus domestik maupun asing yang tak melakukan pendaftaran sampai-sampai tanggal 20 Juli 2022 dilakukan pemutusan akses buat Kementerian Kominfo,” tegas Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Rabu (22/6/2022).

Dedy menyebutkan, buat PSE khusus asing yang telah melakukan pendaftaraan adalah TikTok dan Linktree. Untuk PSE raksasa domestik ada GoTo, Bukalapak, OVO yang setelah melakukan pendaftaran.

Bagi PSE asing dan domestik yang belum mendaftar, paling lambat enam candra sejak sistem pendaftaran PSE berhasil pada OSS RBA beroperasi pada 21 Januari 2022. Selanjutnya, pemutusan akses buat Kominfo akan dilakukan setelah menerima permintaan dari Kementerian alias Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PSE cakupan khusus dan domestik, asing sesuai bidang usaha, yang telah diatur buat undang-undang.

Aturan ini hanya beraksi buat PSE Swasta yang mempunyai enam kategori yang ditulis buat Kominfo, yaitu:

1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang alias jasa.

2.  Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan negosiasi keuangan.

3.  Pengiriman materi alias muatan digital berbayar malayari jaringan data cantik dengan langkah unduh malayari gerbang alias situs, pengiriman lalu surat elektronik, alias malayari aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik.

4. Menyediakan, mengelola, alias mengoperasikan layanan komunikasi meliputi tetapi tak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk garishaluan digital, layanan jejaring dan media sosial.

5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan alias kombinasi dari sebagian alias seluruhnya.

6. Pemrosesan data pribadi buat kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas negosiasi elektronik.

Batas masa pendaftaran PSE disesuaikan dengan aba-aba Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 47 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang telah diubah malayari PM Kominfo Nomor 10 tahun 2021.

Menurut Dedy, faedah yang akan didapatkan setelah PSE mendaftar pada pemerintah adalah mengurangi risiko keamanan dalam mengakses garishaluan digital. 

Selain itu, Kementrian selesai lebih sistematis dan terkoordinasi buat seluruh PSE yang ada di Indonesia. Jadi, andaikan terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan buat PSE di daerah hukum Indonesia, maka tak  akan kesulitan berkoordinasi dengan PSE tersebut.

Selengkapnya