Kritik Pengamat: Jangan Sampai Aturan PSE Jadi 'UU ITE' Selanjutnya

Sedang Trending 6 bulan yang lalu 36

Jakarta -

Nenden Sekar selaku pengamat dari SafeNet mengkhawatirkan bahwa adat Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mempunyai 'pasal-pasal karet' seperti UU ITE. Ia menyoroti perlunya perhatian serius pemerintah buat mencegah pelanggaran privasi serta kebebasan berekspresi pengguna.

Hal ini diungkapkannya dalam alat Gathering Kominfo 'Literasi Digital serta Membuat Ruang Digital Kondusif', baru-baru ini.

"Sangat krusial membela demokrasi Indonesia. Kita tahu banyak kawan selesai enggan bersuara dikarnakan takut dijerat pasal karet UU ITE. Kita sorong agar peraturan ini (aturan PSE-red) tak becus mencederai kita," ucapnya.

Pemerintah disebut Nenden patut becus menyiapkan serta menjamin hak-hak pengguna. Aturan PSE patut becus memastikan data pengguna kondusif serta selain itu pula tak melanggar privasi.

"Masih banyak regulasi meski ada tetap abai terhadap kewenangan pengguna, contohnya UU ITE. Kita tahu niatnya baik, tapi apa yg teman-teman dengan malah buat kriminalisasi. Pak Jokowi bahkan mention UU ITE. Kenapa? Karena ada pasal karet meski disalahgunakan," ujarnya.

"Maka tidak tiba PSE selesai UU ITE selanjutnya," sambung Nanden.

Lebih lanjut, cantik pemerintah, pengguna serta adat PSE, disarankan buat Nanden patut becus menjalankan tanggung balas masing-masing dalam cakupan adat PSE.

"Bukan kita menolak regulasi PSE, meski pengin kita amat-amati ialah agar adat ini bisa meminimalisir kerugian meski dialami masyarakat," tandasnya.

Simak Video "Kominfo Tegaskan Aturan PSE Lingkup Privat Bukan buat Batasi Konten"
[Gambas:Video Arti batasan Alias nama lain detik]

(ask/ask)

Selengkapnya